Melola Discovery

← Melola Discovery

Open access Journal

Tinjauan komperatif pembentukan pemekaran kecamatan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 3 No. 1 (2023) · pp. 100–110

DOI
10.22437/limbago.v3i1.19013
ISSN
2797-9040
Published
2023-02-28
Publisher
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Language
en
License
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1.) untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 2.) untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan perbandingan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Perbedaan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan teknis sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar. Persamaan a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat persyaratan teknis dan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga memuat persyaratan teknis dan administratif. 2.) (a) Kelebihan memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan, (b) Kekurangan Kebijakan pemekaran dalam implementasinya sering prosedurnya tidak benar sehingga banyak yang justru menimbulkan konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan Hendaknya mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah di mana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah. Kata Kunci: Tinjauan, Komperatif, Pembentukan, Pemekaran, Kecamatan

Keywords

Collaboration network of the authors

22 authors · 33 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Universitas Halu Oleo
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Muhammad AminUniversitas Halu Oleo3
BustanuddinAffiliation unknown3
Haryadi HaryadiAffiliation unknown1
Muhammad Iqbal Bangun IqbalAffiliation unknown1
Taufik Halim PranataAffiliation unknown1
Dhandy NugrahaAffiliation unknown1
Jerrycho AndrianAffiliation unknown1
Aan MarriansahAffiliation unknown1
Yos TrioAffiliation unknown1
Kevin Akbar PratamaAffiliation unknown1
Nur Azizah NstAffiliation unknown1
IswandiAffiliation unknown1
Daffa Ilham PratamaAffiliation unknown1
Meri YarniAffiliation unknown1
Annisa ZanurAffiliation unknown1
YudistiraAffiliation unknown1
MuhmmadAffiliation unknown1
Dwi ZahroAffiliation unknown1
Hananta FAffiliation unknown1
Elizabeth SiregarAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, first harvested 6 Nov 2026, last seen 8 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Tinjauan komperatif pembentukan pemekaran kecamatan antara peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Husnawijaya, Rafid</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Zarkasi, A</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">tinjauan;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">komperatif;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pembentukan;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">pemekaran;</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">kecamatan;</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Penelitian ini bertujuan 1.) untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 2.) untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan perbandingan pembentukan pemekaran kecamatan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Perbedaan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat pembentukan Kecamatan harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. (b) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan teknis sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 memuat jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai persyaratan dasar. Persamaan a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 memuat persyaratan teknis dan administratif, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga memuat persyaratan teknis dan administratif. 2.) (a) Kelebihan memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif daerah, meningkatkan mutu pendidikan, (b) Kekurangan Kebijakan pemekaran dalam implementasinya sering prosedurnya tidak benar sehingga banyak yang justru menimbulkan konflik yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah horisontal dan vertikal dalam masyarakat. Saran yang dikemukakan Hendaknya mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah di mana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah.
&amp;nbsp;
Kata Kunci: Tinjauan, Komperatif, Pembentukan, Pemekaran, Kecamatan</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2023-02-28</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/19013</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v3i1.19013</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 3 No. 1 (2023); 100-110</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v3i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/19013/15241</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2022 Rafid Husnawijaya Husnawijaya</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>