Melola Discovery

← Melola Discovery

Open access Journal

Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Dalam Mengawasi Pelaksanaan Terhadap Kewajiban Pasca Tambang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008.

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 4 No. 3 (2024) · pp. 349–363

DOI
10.22437/limbago.v4i3.36141
ISSN
2797-9040
Published
2024-10-31
Publisher
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Language
en
License
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstract

ABSTRAK Perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang baik memiliki tujuan meminimalisir dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, dan membantu melestarikan lingkungan. Kegiatan pascatambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang. Program pascatambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, dimana peraturan kewajiban pascatambang. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi terhadap pelaksanaan kewajiban pascatamabang izin usaha pertambagan di Kabupaten Bungo dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pascatambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara sebagai bahan utama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) bentuk kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam melakukan pengawasan masih kurang maksimal dikarenakan kewenangannya sudah dialihkan ke Kementrian atau Pemerintah Pusat (2) Tindak lanjut Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah melaporkan laporan masyarakat kepada Kementrian atau Pemerintah pusat. Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Pascatambang, Izin Usaha Pertambangan.

Keywords

Collaboration network of the authors

23 authors · 42 co-authorship links · 3 across different organisations

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Universitas Jambi
  • Sultan Zainal Abidin University
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Muhammad AminAffiliation unknown3
Hapsa HapsaAffiliation unknown1
Ahmad BaidawiAffiliation unknown1
Chairini AbitaAffiliation unknown1
Muhammad EritonUniversitas Jambi1
Rona Dwi ArifaAffiliation unknown1
Rony Ricky RinaldiAffiliation unknown1
AhmadAffiliation unknown1
AswariAffiliation unknown1
Moendra AchmadAffiliation unknown1
Nova DhytaAffiliation unknown1
AnsorullahAffiliation unknown1
Della MariskaAffiliation unknown1
SyamsirAffiliation unknown1
Miftah AlfahreziAffiliation unknown1
Daniel SiboroAffiliation unknown1
A ZarkasiUniversitas Jambi1
Farhanin Abdullah AsuhaimiSultan Zainal Abidin University1
Dinda Syufradian PutraUniversitas Jambi1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, first harvested 6 Nov 2026, last seen 16 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Dalam Mengawasi Pelaksanaan Terhadap Kewajiban Pasca Tambang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008.</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Rudiansyah, Febrika</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Irwandi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Firmansyah Putra</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Agus</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pengawasan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pascatambang</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">ABSTRAK
Perencanaan dan pengelolaan lingkungan yang baik memiliki tujuan meminimalisir dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan, dan membantu melestarikan lingkungan. Kegiatan pascatambang bersifat progresif, sesuai rencana tata guna lahan pasca tambang. Program pascatambang merupakan program wajib yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik swasta maupun non swasta, dimana peraturan kewajiban pascatambang. Oleh karena itu diperlukan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dalam mengawasi terhadap pelaksanaan kewajiban pascatamabang izin usaha pertambagan di Kabupaten Bungo dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara yang tidak melaksanakan kewajiban pascatambang izin usaha pertambangan di Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris dengan melakukan wawancara sebagai bahan utama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) bentuk kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo dalam melakukan pengawasan masih kurang maksimal dikarenakan kewenangannya sudah dialihkan ke Kementrian atau Pemerintah Pusat (2) Tindak lanjut Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah melaporkan laporan masyarakat kepada Kementrian atau Pemerintah pusat. 
Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Pascatambang, Izin Usaha Pertambangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   </dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2024-10-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/36141</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v4i3.36141</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 4 No. 3 (2024); 349-363</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v4i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/36141/19250</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2024 Febrika Rudiansyah, Irwandi, Firmansyah Putra, Agus</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>