Melola Discovery

← Melola Discovery

Open access Journal

Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Peradilan Militer Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 5 No. 1 (2025) · pp. 85–99

DOI
10.22437/limbago.v5i1.42974
ISSN
2797-9040
Published
2025-02-22
Publisher
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Language
en
License
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstract

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer menimbulkan permasalahan yurisdiksi antara kewenganan antara lembaga negara terhadap penyelesaianya peradilan militer dan peradilan umum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan penelitian ini Untuk menganalis dan mengetahui pengaturan kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi di pradilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi. adapun rumusan masalah Bagaimana pengaturan kewenangan Penanganan tindak pidana korupsi Apakah Pradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana korupsi, metode yang di gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap bahan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer. Di satu sisi, peradilan militer memiliki kewenangan berdasarkan sistem hukum militer, sedangkan di sisi lain, pengadilan tindak pidana korupsi memiliki yurisdiksi khusus berdasarkan hukum nasional. Ketidakharmonisan ini dapat berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya revisi peraturan perundang-undangan untuk memperjelas yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Harmonisasi hukum antara peradilan militer dan peradilan umum diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi di lingkungan militer.

Keywords

Collaboration network of the authors

33 authors · 64 co-authorship links · 28 across different organisations

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Universitas Jambi
  • Institut Agama Islam Negeri Kendari
  • State University of Makassar
  • UIN Raden Mas Said Surakarta
  • Hasanuddin University
  • Sakarya University
  • Manipur International University
  • Other organisations
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Andi YaqubInstitut Agama Islam Negeri Kendari4
Ashadi L. DiabInstitut Agama Islam Negeri Kendari2
Arfa'i Arfa'iUniversitas Jambi2
Muhamad Dimas SuidarmantoAffiliation unknown2
Fatihani BasoInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Eka Sufartianinsih JafarState University of Makassar1
Eva LestariInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
S NasruddinInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Andi Novita Mudriani DjaoeInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Riadin RiadinInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
M. Rifqi MahardikaUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
M. ThalibUniversitas Jambi1
Selva IlyandaUniversitas Jambi1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Pebi RamadianUniversitas Jambi1
Syafernando Akas PutraUniversitas Jambi1
Taufik Qul BasyarUniversitas Jambi1
Ansorullah AnsorullahUniversitas Jambi1
Guruh HidayatUniversitas Jambi1
Fikri AzmiUniversitas Jambi1
Syamsir SyamsirUniversitas Jambi1
Kamaruddin KamaruddinInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Muh AkbarHasanuddin University1
Layyin MahfianaUIN Raden Mas Said Surakarta1
Andi Zamakhsyari BaharuddinSakarya University1
Lian Mulyani MuthalibInstitut Agama Islam Negeri Kendari1
Arrie BudhiartieUniversitas Jambi1
Happy David PradhanManipur International University1
Nuchraha Alhuda HasndaNusa Putra University1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, first harvested 6 Nov 2026, last seen 16 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Peradilan Militer Menurut Peraturan Perundang-Undangan</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">ryansyah, mrizkyfajar</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">A. Zarkasi, A. Zarkasi</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Iswandi, Iswandi</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Kewenangan</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Peradilan Militer</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Tindak Pidana Korupsi</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer menimbulkan permasalahan yurisdiksi antara&amp;nbsp; kewenganan antara lembaga negara terhadap penyelesaianya&amp;nbsp; peradilan militer dan peradilan umum.&amp;nbsp; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tujuan penelitian ini Untuk menganalis dan mengetahui pengaturan kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi di&amp;nbsp; pradilan militer dalam mengadili tindak pidana korupsi. adapun rumusan masalah Bagaimana pengaturan kewenangan Penanganan tindak pidana korupsi Apakah Pradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana korupsi, metode yang di gunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap bahan bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota militer. Di satu sisi, peradilan militer memiliki kewenangan berdasarkan sistem hukum militer, sedangkan di sisi lain, pengadilan tindak pidana korupsi memiliki yurisdiksi khusus berdasarkan hukum nasional. Ketidakharmonisan ini dapat berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya revisi peraturan perundang-undangan untuk memperjelas yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota militer. Harmonisasi hukum antara peradilan militer dan peradilan umum diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam pemberantasan korupsi di lingkungan militer.
&amp;nbsp;</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2025-02-22</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/42974</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v5i1.42974</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law; 85-99</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v5i1</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/42974/20792</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 M. Rizky Fajar Ryansyah, A. Zarkasi, Iswandi</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>