Melola Discovery

← Melola Discovery

Open access Journal

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah

Limbago: Journal of Constitutional Law · Vol. 5 No. 3 (2025) · pp. 106–123

DOI
10.22437/limbago.v5i3.49646
ISSN
2797-9040
Published
2025-10-31
Publisher
Universitas Jambi, Fakultas Hukum
Language
en
License
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dan memperkuat putusan hukum tersebut terhadap Pemilu Daerah. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi memutus adanya jeda waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, antara penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, historis, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai dasar analisis. Kajian ini fokus pada pertimbangan hukum hakim dan penguatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Daerah. Putusan ini berimplikasi pada kekosongan jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD akibat masa jabatan yang berakhir pada tahun 2029, dengan jadwal Pemilu Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2031. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan para Pakar Hukum Tata Negara mengenai alternatif pengaturan masa transisi pasca keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah belum sejalan dengan prinsip ekuitas rakyat, sehingga ditetapkan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang berlaku mulai tahun 2029 sebagai model keserentakan yang konstitusional dan lebih efektif. Maka perlunya pengaturan masa transisi, dasar hukum perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, dan mekanisme pengisian jabatan Pejabat Kepala Daerah guna mengantisipasi kekosongan kekuasaan akibat jadwal Pemilu Daerah tahun 2031. Saran dalam penelitian ini agar Pemerintah dan DPR segera merevisi undang-undang Pemilu dan Pilkada.

Keywords

Collaboration network of the authors

26 authors · 51 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Universitas Jambi
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
MuhammadAffiliation unknown2
IrwandiAffiliation unknown2
Muhammad EritonUniversitas Jambi2
A ZarkasiAffiliation unknown1
Daffa Ilham PratamaAffiliation unknown1
Febby Nurul SesyaAffiliation unknown1
KosarizaAffiliation unknown1
LolyAffiliation unknown1
Dian EfianingsihAffiliation unknown1
BustanuddinAffiliation unknown1
Nike ArdilaAffiliation unknown1
Aswari HepniAffiliation unknown1
Chairini AbitaAffiliation unknown1
AnsorullahAffiliation unknown1
Ilham Mulia SiregarAffiliation unknown1
Kiki Riski SaputriAffiliation unknown1
Meri YarniUniversitas Jambi1
Kiki Riski SaputriAffiliation unknown1
Rony Ricky RinaldiAffiliation unknown1
Rehan Fahri SeptiawanAffiliation unknown1
Nataya Resti NatasyaAffiliation unknown1
Firmansyah PutraUniversitas Jambi1
Daniel SiboroAffiliation unknown1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Limbago/oai, first harvested 6 Nov 2026, last seen 16 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Andana, Apri</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arfa'i</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Amin, Muhammad</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Implikasi Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pemilihan Umum Daerah</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en"> 
Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dan memperkuat putusan hukum tersebut terhadap Pemilu Daerah. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi memutus adanya jeda waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, antara penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konseptualisasi, historis, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai dasar analisis. Kajian ini fokus pada pertimbangan hukum hakim dan penguatan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Daerah. Putusan ini berimplikasi pada kekosongan jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD akibat masa jabatan yang berakhir pada tahun 2029, dengan jadwal Pemilu Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2031. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan para Pakar Hukum Tata Negara mengenai alternatif pengaturan masa transisi pasca keputusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional dan Daerah belum sejalan dengan prinsip ekuitas rakyat, sehingga ditetapkan pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah yang berlaku mulai tahun 2029 sebagai model keserentakan yang konstitusional dan lebih efektif. Maka perlunya pengaturan masa transisi, dasar hukum perpanjangan masa jabatan anggota DPRD, dan mekanisme pengisian jabatan Pejabat Kepala Daerah guna mengantisipasi kekosongan kekuasaan akibat jadwal Pemilu Daerah tahun 2031. Saran dalam penelitian ini agar Pemerintah dan DPR segera merevisi undang-undang Pemilu dan Pilkada.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Jambi, Fakultas Hukum</dc:publisher>
	<dc:date>2025-10-31</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/49646</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/limbago.v5i3.49646</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Limbago: Journal of Constitutional Law; Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Constitutional Law; 106-123</dc:source>
	<dc:source>2797-9040</dc:source>
	<dc:source>10.22437/limbago.v5i3</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/49646/22473</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Apri Andana, Arfa'i, Muhammad Amin</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>