Fungsi Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa Di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari

Abstract

English

A good and healthy environment is a basic right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Origin rights, and/or traditional rights recognized and respected in the government system, led by the Head The village as the village government is assisted by the village apparatus as an element of village administration. The Village Head is in charge of administering Village Administration, implementing Village Development, Village community development, and empowering Village communities. Batanghari Regency Regional Regulation Article 113 paragraph (2) Letter f Elucidation in paragraph (2) General Provisions for Zoning Regulations for Settlement Areas other regulations that covering residential areas that have a high density and tend to be slums, it is necessary to improve the environment in a participatory manner in number 2 article 113 paragraph (2) letter f. The purpose of this study is how the function of the village head is to the problems faced in terms of settlements, as well as the development of productive settlements in Selat Village, Pemayung District, Batanghari Regency. The research method used is empirical juridical and qualitatively descriptive with the elaboration and description of the problems regarding the population in the Straits Village.

Indonesian

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagai diamanatkan dalam pasal 28H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan, yang di pimpin oleh Kepala Desa sebagai pemerintah Desa yang di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Pasal 113 ayat (2) Huruf f Penjelasan Pada ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan zonasi Kawasan Peruntukan Permukiman peraturan lain-lain yang meliputi kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan secara partisipatif pada angka 2 pasal 113 ayat (2) huruf f. Tujuan penelitian ini yaitu Bagaimana fungsi Kepala Desa terhadap persoalan yang dihadapi dalam hal permukiman, serta pengembangan pemukiman produktif di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dan secara kualitatif deskripti dengan penjabaran serta penggambaran dari masalah mengenai penduduk di desa selat.

Keywords

• Pengelolaan
• Pemukiman
• Lingkungan.