When the Flag Fails: Reassessing Flag State Responsibility for Marine Pollution by the Shadow Fleet

Abstract

English

Background: Shadow fleet threatens Indonesia’s maritime sovereignty, particularly in cases of marine pollution caused by vessel activities. Incidents involving MT Arman 114 and MT Freya reveal gaps in flag state responsibility that infringes upon Indonesian waters. In this context, tensions emerge between coastal State stability and flag State obligations, exacerbated by the evasive and regulatory-avoidant characteristics of shadow fleet operations. Methodology: This study employs a normative legal methodology using both a statutory and a conceptual approach. The secondary data are derived from instruments such as the 1982 UNCLOS, MARPOL 73/78, the 2001 ILC Draft, the 1974 SOLAS, as well as Indonesian regulations, namely Law No. 17 of 2008 and Law No. 32 of 2009, and relevant legal principles. The data are analyzed qualitatively to assess the conformity between das sollen and das sein. Objectives: This research discusses the legal implications of the shadow fleet regarding Indonesia’s maritime sovereignty. It principally examines how effectively the UNCLOS framework governs flag State responsibility for shadow fleet concerning the risk of marine pollution ion coastal State waters. Findings: UNCLOS establishes the flag state’s responsibility for marine pollution resulting from shadow fleet practices through the genuine link principle. In practice, however, remediation burdens frequently shift to coastal States and private actorsm as flag States often fail to discharge their obligations. Novelty: This research provides a distinct scholarly contribution by examining the foundational dimension of the implications of environmentally harmful shadow fleet practices, specifically the responsibility of the flag State.

Indonesian

Abstrak Background: Fenomena shadow fleet, yang tercermin pada kasus supertanker MT Arman 114 dan MT Freya, menjadi ancaman kritis bagi perairan Indonesia. Operasi kapal-kapal tersebut melibatkan manipulasi AIS dan transfer antar-kapal ilegal, yang mengakibatkan pencemaran masif. Kondisi ini menyingkap kelemahan kontrol negara bendera yang mengancam kedaulatan lingkungan negara pantai. Methodology: Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder bersumber dari instrumen hukum seperti UNCLOS 1982, MARPOL 73/78, dan SOLAS 1974, yang dianalisis secara kualitatif. Objectives: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab negara bendera berdasarkan UNCLOS 1982 terhadap praktik shadow fleet serta mengevaluasi dampak ekologis dan implikasi hukumnya bagi perlindungan lingkungan perairan Indonesia. Findings: Studi ini menemukan bahwa praktik shadow fleet merupakan manifestasi kegagalan negara bendera dalam melaksanakan prinsip genuine link dan kewajiban due diligence. Pengabaian standar teknis menyebabkan kerusakan ekosistem laut yang nyata melalui tumpahan minyak mentah dan pembuangan limbah (dumping). Penegakan hukum progresif melalui pengadilan domestik Indonesia menjadi instrumen krusial ketika fungsi pengawasan negara bendera lumpuh. Originality/Novelty: Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan secara spesifik mengkaji keterkaitan antara kegagalan struktural tanggung jawab negara bendera dengan degradasi kualitas lingkungan perairan Indonesia. Kebaruan studi ini terletak pada analisis dampak ekologis nyata dari operasional armada bayangan, seperti akumulasi senyawa toksik dan kerusakan rantai makanan di laut sebagai dasar legitimasi bagi negara pantai untuk mengambil tindakan penegakan hukum yang melampaui batas administratif konvensional. Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara Bendera; Armada Bayangan; Pencemaran Laut; UNCLOS 1982; Transfer Minyak Ilegal

Keywords

• flag state responsibility
• shadow fleet
• marine pollution
• unclos 1982
• illegal sts transfer
• Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara Bendera
• Armada Bayangan
• Pencemaran Laut
• Transfer Minyak Ilegal