Melola Discovery

← Melola Discovery

Journal No SINTA rank

NEGARA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial · Vol. 1 No. 1 (2020) · pp. 39–49

DOI
10.22373/justisia.v1i1.2559
ISSN
2614-5642, 2541-4682
Published
2020-07-08
Publisher
Law Department, Sharia and Law Faculty.
Language
eng

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Palestina sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah negara berdaulat dalam perspektif hukum internasional atau belum. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan dua teori yang berkaitan dengan pembentukan negara berdaulat, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif sebagai landasan normatifnya. Teori konstitutif menekankan bahwa negara-negara atau pemerintah dapat menjadi subyek hukum Internasional jika negara lain mengakui mereka terlebih dahulu. Sedangkan teori deklaratif lebih menekankan bahwa sebuah negara, baru dapat diklasifikasikan sebagai sebuah negara baru berdaulat jika negara-negara ini dapat memenuhi persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam konvensi Montevideo, yaitu;adanya penduduk yang tetap (permanent population), wilayah (defined territory),dan pemerintah(government). Dalam analisisnya, ditemukan bahwa Palestina sebenarnya sudah memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagai sebuah negara berdaulat berdasarkan kedua teori di atas. Palestina sudah memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang jelas, dan pemerintah yang effektif. Begitu juga, Palestina sudah diakui oleh 136 negara dari 193 negara yang ada di dunia ini. Hanya saja faktor politik membuat negara superpower seperti Amerika Serikat belum memberi pengakuan kepada Palestina. Karena itu negara superpower maka sedikit banyak mempengaruhi sepak terjang Palestina dalam mendapatkan pengaruh dari negara lain. Namun begitu, Palestina adalah sebuah negara berdaulat dalam perspektif hukum internasional. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan primernya seperti jurnal, buku, dokumen Perserikatan Bangsabangsa, dan beberapa bahan sekunder lainnya lalu dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Kata kunci: Palestina, Berdaulat, Perspektif, Hukum Internasional

Collaboration network of the authors

12 authors · 14 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

  • Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
  • Affiliation unknown
  • Different organisations
  • Same organisation
  • Affiliation unknown
  • Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
Co-authorOrganisationJoint articles
Maisarah MaisarahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Sarah Diana AuliaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nanda Elsa SafirahAffiliation unknown1
Riza Afrian MustaqimUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Ayuni RizkiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Muhammad NauvalUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Soraya DevyUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Desi HasnawatiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Nadhilah FilzahUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Mutiara FahmiUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1
Yunita ArnanadaUniversitas Islam Negeri Ar-Raniry1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/oai, first harvested 6 Nov 2026, last seen 16 Nov 2026.
Original metadata (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">NEGARA PALESTINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Syuib, M.</dc:creator>
	<dc:description xml:lang="en">Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Palestina sudah memenuhi kriteria
sebagai sebuah negara berdaulat dalam perspektif hukum internasional atau belum. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut penulis menggunakan dua teori yang berkaitan dengan
pembentukan negara berdaulat, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif sebagai landasan
normatifnya. Teori konstitutif menekankan bahwa negara-negara atau pemerintah dapat
menjadi subyek hukum Internasional jika negara lain mengakui mereka terlebih dahulu.
Sedangkan teori deklaratif lebih menekankan bahwa sebuah negara, baru dapat
diklasifikasikan sebagai sebuah negara baru berdaulat jika negara-negara ini dapat
memenuhi persyaratan normatif sebagaimana disebutkan dalam konvensi Montevideo,
yaitu;adanya penduduk yang tetap (permanent population), wilayah (defined territory),dan
pemerintah(government). Dalam analisisnya, ditemukan bahwa Palestina sebenarnya sudah
memenuhi ketentuan atau persyaratan sebagai sebuah negara berdaulat berdasarkan kedua
teori di atas. Palestina sudah memiliki penduduk yang tetap, wilayah yang jelas, dan
pemerintah yang effektif. Begitu juga, Palestina sudah diakui oleh 136 negara dari 193
negara yang ada di dunia ini. Hanya saja faktor politik membuat negara superpower seperti
Amerika Serikat belum memberi pengakuan kepada Palestina. Karena itu negara superpower
maka sedikit banyak mempengaruhi sepak terjang Palestina dalam mendapatkan pengaruh
dari negara lain. Namun begitu, Palestina adalah sebuah negara berdaulat dalam perspektif
hukum internasional. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang dilakukan adalah dengan
mengumpulkan bahan-bahan primernya seperti jurnal, buku, dokumen Perserikatan Bangsabangsa,
dan beberapa bahan sekunder lainnya lalu dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan.
Kata kunci: Palestina, Berdaulat, Perspektif, Hukum Internasional</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Law Department, Sharia and Law Faculty.</dc:publisher>
	<dc:date>2020-07-08</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2559</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22373/justisia.v1i1.2559</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol. 1 No. 1 (2016); 39-49</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial; Vol 1 No 1 (2016); 39-49</dc:source>
	<dc:source>2614-5642</dc:source>
	<dc:source>2541-4682</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/2559/1820</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2018 M. Syuib</dc:rights>
</oai_dc:dc>