Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Between Repair and Domination: Taʻzīr, Restorative Moderation, and Power in Kitab Simbur Cahaya of Bengkulu, Indonesia

Moderasi Beragama dalam Penerapan Hukum Taʻzīr Perspektif Kitab Simbur Cahaya: Kajian Sosio-Historis dan Hukum di Masyarakat Bengkulu

JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) · Vol. 25 No. 2 (2026) · hlm. 279–290

DOI
10.31958/juris.v25i2.16651
ISSN
2580-2763, 1412-6109
Terbit
2026-08-06
Penerbit
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Inggris

Indonesian scholarship on religious moderation often treats local wisdom as a natural carrier of moderation, leaving the power dynamics of customary adjudication underexamined. This article asks whether the discretionary punishment (taʻzīr) provisions of Kitab Simbur Cahaya, a codified adat text still referenced in Bengkulu, Indonesia, can be read as moderate and restorative once those dynamics are taken seriously. Rather than assuming that answer, the study treats it as a question to be tested against field data. The research draws on nineteen in-depth interviews, direct observation of seven adjudication sessions and two peace ceremonies across four Bengkulu regencies, and documentary analysis of customary and archival records, analysed through interactive qualitative coding. The findings are deliberately mixed. Five recurring taʻzīr instruments, musyawarah, denda adat, public apology, setawar sedingin, and jamuan perdamaian, prioritise repair over retribution and partly enact the moderation principles of ʻadl, tawazun, and tasamuh. Yet the same forums route women’s voices through male kin and soften sanctions for offenders close to adat elites, exposing where moderation fails on its own terms. The article’s contribution is a Restorative Moderation Framework that reads taʻzīr-based systems critically rather than celebratorily, specifying three testable axes, restorativeness, moderation, and plural accommodation, along which any customary forum can be assessed. It reframes the recognition of living law in Indonesia’s 2023 Criminal Code as an opening that demands scrutiny, not endorsement.

Bahasa Indonesia

Penelitian ini menganalisis latar belakang sosio-historis dan penerapan hukum taʻzīr dalam Kitab Simbur Cahaya di masyarakat Bengkulu, mengkaji bagaimana nilai-nilai taʻzīr dalam kodifikasi hukum adat ini mencerminkan prinsip-prinsip moderasi beragama, serta membangun kerangka teoretis yang mengintegrasikan keadilan restoratif berbasis adat dengan konsep wasathiyah Islam. Dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan yang menggabungkan pendekatan hukum dan sejarah melalui metode perundang-undangan, historis, perbandingan, dan sosiologis, penelitian ini menggali data primer dari wawancara mendalam dengan pimpinan Badan Musyawarah Adat, tokoh masyarakat, sejarawan, dan akademisi hukum di empat kabupaten/kota Bengkulu, dilengkapi observasi langsung dan analisis dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa pembentukan sosio-historis Kitab Simbur Cahaya merepresentasikan pertemuan khas antara tradisi adat Melayu-Palembang dan nilai-nilai hukum Islam yang beradaptasi dengan kondisi sosial multikultural Bengkulu, menghasilkan karakter hukum yang fleksibel dan responsif secara kontekstual. Sanksi taʻzīr yang terdokumentasi dalam kitab tersebut—termasuk musyawarah, denda adat, permintaan maaf, ritual setawar sedingin, dan jamuan perdamaian—mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan pendidikan moral di atas represi punitif, mewujudkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi inti moderasi beragama. Penelitian ini mengusulkan Kerangka Moderasi Restoratif (Restorative Moderation Framework), yang menunjukkan bahwa nilai-nilai taʻzīr Simbur Cahaya berkontribusi secara substantif terhadap pembangunan hukum nasional, khususnya setelah pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), seraya mengidentifikasi tantangan berupa variasi praktik antardaerah, kekurangan dokumentasi, dan suksesi kepemimpinan adat yang memerlukan penguatan kelembagaan.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

24 penulis · 119 tautan kepenulisan bersama · 3 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Halu Oleo
  • Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
  • State University of Jakarta
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Harnina RidwanUniversitas Halu Oleo2
Juhaepa JuhaepaUniversitas Halu Oleo1
Asrul JayaUniversitas Halu Oleo1
Masrul MasrulUniversitas Halu Oleo1
La IbaAfiliasi tidak diketahui1
Marsia Sumule GenggongAfiliasi tidak diketahui1
La Ode HermanAfiliasi tidak diketahui1
La Ode Muhammad UmranAfiliasi tidak diketahui1
Sarpin SarpinAfiliasi tidak diketahui1
Muhammad Ihsan SaritaUniversitas Halu Oleo1
Ratna SupiyahUniversitas Halu Oleo1
Suharty RoslanUniversitas Halu Oleo1
Jamaluddin HosUniversitas Halu Oleo1
Bakri YusufUniversitas Halu Oleo1
Muh. ArsyadUniversitas Halu Oleo1
Megawati A. TawuloAfiliasi tidak diketahui1
Sarpin SarpinAfiliasi tidak diketahui1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/oai, pertama di-harvest 7 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Between Repair and Domination: Taʻzīr, Restorative Moderation, and Power in Kitab Simbur Cahaya of Bengkulu, Indonesia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Moderasi Beragama dalam Penerapan Hukum Taʻzīr Perspektif Kitab Simbur Cahaya: Kajian Sosio-Historis dan Hukum di Masyarakat Bengkulu</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Fauzan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Sirajuddin</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Musofa, Ahmad Abas</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Syam, Aldo Redho</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Sirajuddin, Sirajuddin</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Musofa, Ahmad Abas</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Syam, Aldo Redho</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Religious Moderation</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Taʻzīr Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Customary Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Restorative Justice</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Kitab Simbur Cahaya</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Legal Pluralism</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">Indonesian scholarship on religious moderation often treats local wisdom as a natural carrier of moderation, leaving the power dynamics of customary adjudication underexamined. This article asks whether the discretionary punishment (taʻzīr) provisions of Kitab Simbur Cahaya, a codified adat text still referenced in Bengkulu, Indonesia, can be read as moderate and restorative once those dynamics are taken seriously. Rather than assuming that answer, the study treats it as a question to be tested against field data. The research draws on nineteen in-depth interviews, direct observation of seven adjudication sessions and two peace ceremonies across four Bengkulu regencies, and documentary analysis of customary and archival records, analysed through interactive qualitative coding. The findings are deliberately mixed. Five recurring taʻzīr instruments, musyawarah, denda adat, public apology, setawar sedingin, and jamuan perdamaian, prioritise repair over retribution and partly enact the moderation principles of ʻadl, tawazun, and tasamuh. Yet the same forums route women’s voices through male kin and soften sanctions for offenders close to adat elites, exposing where moderation fails on its own terms. The article’s contribution is a Restorative Moderation Framework that reads taʻzīr-based systems critically rather than celebratorily, specifying three testable axes, restorativeness, moderation, and plural accommodation, along which any customary forum can be assessed. It reframes the recognition of living law in Indonesia’s 2023 Criminal Code as an opening that demands scrutiny, not endorsement.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Penelitian ini menganalisis latar belakang sosio-historis dan penerapan hukum taʻzīr dalam Kitab Simbur Cahaya di masyarakat Bengkulu, mengkaji bagaimana nilai-nilai taʻzīr dalam kodifikasi hukum adat ini mencerminkan prinsip-prinsip moderasi beragama, serta membangun kerangka teoretis yang mengintegrasikan keadilan restoratif berbasis adat dengan konsep wasathiyah Islam. Dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan yang menggabungkan pendekatan hukum dan sejarah melalui metode perundang-undangan, historis, perbandingan, dan sosiologis, penelitian ini menggali data primer dari wawancara mendalam dengan pimpinan Badan Musyawarah Adat, tokoh masyarakat, sejarawan, dan akademisi hukum di empat kabupaten/kota Bengkulu, dilengkapi observasi langsung dan analisis dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa pembentukan sosio-historis Kitab Simbur Cahaya merepresentasikan pertemuan khas antara tradisi adat Melayu-Palembang dan nilai-nilai hukum Islam yang beradaptasi dengan kondisi sosial multikultural Bengkulu, menghasilkan karakter hukum yang fleksibel dan responsif secara kontekstual. Sanksi taʻzīr yang terdokumentasi dalam kitab tersebut—termasuk musyawarah, denda adat, permintaan maaf, ritual setawar sedingin, dan jamuan perdamaian—mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan pendidikan moral di atas represi punitif, mewujudkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan yang menjadi inti moderasi beragama. Penelitian ini mengusulkan Kerangka Moderasi Restoratif (Restorative Moderation Framework), yang menunjukkan bahwa nilai-nilai taʻzīr Simbur Cahaya berkontribusi secara substantif terhadap pembangunan hukum nasional, khususnya setelah pengakuan hukum yang hidup dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), seraya mengidentifikasi tantangan berupa variasi praktik antardaerah, kekurangan dokumentasi, dan suksesi kepemimpinan adat yang memerlukan penguatan kelembagaan.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar</dc:publisher>
	<dc:date>2026-08-06</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/16651</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31958/juris.v25i2.16651</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah); Vol. 25 No. 2 (2026); 279-290</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Juris; Vol 25 No 2 (2026); 279-290</dc:source>
	<dc:source>2580-2763</dc:source>
	<dc:source>1412-6109</dc:source>
	<dc:source>10.31958/juris.v25i2</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/16651/6003</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2026 Fauzan, Sirajuddin, Ahmad Abas Musofa, Aldo Redho Syam</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>