Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal SINTA 1

Reconstructing Restorative Justice Through Customary Criminal Law In Indonesia’s Juvenile Justice System

Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) · Vol. 14 No. 2 (2026) · hlm. 400–421

DOI
10.29303/ius.v14i2.2048
ISSN
2477-815X, 2303-3827
Terbit
2026-08-15
Penerbit
Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram
Bahasa
eng
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Abstrak

Inggris

Indonesia has formally adopted restorative justice for children in conflict with the law, yet diversion continues to operate largely as a procedural device for terminating proceedings rather than as a mechanism of substantive restoration. Existing scholarship has examined diversion and customary dispute settlement as two separate fields, leaving unresolved the prior conceptual question of what may legitimately be transferred from customary criminal law into the state system. This study addresses that gap by arguing that integration should concern restorative values and deliberative mechanisms, not customary sanctions or the wholesale transplantation of customary norms. Employing normative legal research that combines statutory, conceptual, legal-anthropological and comparative approaches, the study analyses the philosophical, constitutional and sociological foundations of restorative justice for children, evaluates customary criminal law as a manifestation of living law, and compares Indonesian practice with indigenous-informed juvenile justice in New Zealand, Canada, Australia and South Africa. The study finds substantive convergence between customary settlement and restorative justice, but also identifies three risks that the literature has under-examined: the ceremonial capture of customary forums, asymmetries of bargaining power affecting victims and children, and the absence of enforceable procedural minima. Its principal contribution is the Integrated Customary Restorative Justice Model (ICRJM), a three-pillar and five-stage framework that subjects customary participation to normative verification, ratification and post-agreement monitoring. Theoretically, the model advances a living law-based account of restorative justice in which social legitimacy is treated as a condition, and not merely a correlate, of restorative effectiveness.

Bahasa Indonesia

Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan terjadinya transformasi paradigma dari retributive justice menuju restorative justice sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan penghukuman dalam menyelesaikan konflik pidana, khususnya yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berbagai regulasi sektoral pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan berupa dominasi paradigma penghukuman, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak serta merumuskan model pembaharuan keadilan restoratif berbasis hukum pidana adat dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan antropologi hukum (legal anthropology approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat pada berbagai komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip restorative justice karena sama-sama berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Integrated Customary Restorative Justice Model (ICRJM) sebagai model integratif yang menghubungkan diversi, hukum pidana adat, dan sistem peradilan pidana anak guna mewujudkan keadilan substantif yang berlandaskan Pancasila, perlindungan anak, dan pluralisme hukum Indonesia.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

12 penulis · 26 tautan kepenulisan bersama · 16 lintas organisasi

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
  • President University
  • Universitas Prima Indonesia
  • Universiti Utara Malaysia
  • Universitas Sumatera Utara
  • Medan Area University
  • Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Mhd. Teguh Syuhada LubisUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara1
Benito Asdhie KodiyatUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara1
Harlida Abdul WahabUniversiti Utara Malaysia1
Ruetaitip Tungkasamitra ChansrakaeoValaya Alongkorn Rajabhat University1
Taufik SiregarMedan Area University1
Ismail KotoUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara1
Ikhsan LubisUniversitas Sumatera Utara1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/oai, pertama di-harvest 9 Nov 2026, terakhir terlihat 16 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Reconstructing Restorative Justice Through Customary Criminal Law In Indonesia’s Juvenile Justice System</dc:title>
	<dc:creator>Adi Mansar</dc:creator>
	<dc:creator>Rai Rake Setyawan, Rai Rake Setyawan</dc:creator>
	<dc:creator>Vania Micha Dwilizadi, Vania Micha Dwilizadi</dc:creator>
	<dc:creator>Lubis, Duma Indah Sari</dc:creator>
	<dc:creator>Asrul Azwar Siagian, Asrul Azwar Siagian</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Child protection</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Diversion</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Juvenile justice Reform</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Legal Pluralism</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Living Law</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Indonesia has formally adopted restorative justice for children in conflict with the law, yet diversion continues to operate largely as a procedural device for terminating proceedings rather than as a mechanism of substantive restoration. Existing scholarship has examined diversion and customary dispute settlement as two separate fields, leaving unresolved the prior conceptual question of what may legitimately be transferred from customary criminal law into the state system. This study addresses that gap by arguing that integration should concern restorative values and deliberative mechanisms, not customary sanctions or the wholesale transplantation of customary norms. Employing normative legal research that combines statutory, conceptual, legal-anthropological and comparative approaches, the study analyses the philosophical, constitutional and sociological foundations of restorative justice for children, evaluates customary criminal law as a manifestation of living law, and compares Indonesian practice with indigenous-informed juvenile justice in New Zealand, Canada, Australia and South Africa. The study finds substantive convergence between customary settlement and restorative justice, but also identifies three risks that the literature has under-examined: the ceremonial capture of customary forums, asymmetries of bargaining power affecting victims and children, and the absence of enforceable procedural minima. Its principal contribution is the Integrated Customary Restorative Justice Model (ICRJM), a three-pillar and five-stage framework that subjects customary participation to normative verification, ratification and post-agreement monitoring. Theoretically, the model advances a living law-based account of restorative justice in which social legitimacy is treated as a condition, and not merely a correlate, of restorative effectiveness.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id-ID">Perkembangan sistem peradilan pidana modern menunjukkan terjadinya transformasi paradigma dari retributive justice menuju restorative justice sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan penghukuman dalam menyelesaikan konflik pidana, khususnya yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun Indonesia telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berbagai regulasi sektoral pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan berupa dominasi paradigma penghukuman, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan hukum pidana adat sebagai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana anak serta merumuskan model pembaharuan keadilan restoratif berbasis hukum pidana adat dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan antropologi hukum (legal anthropology approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana adat pada berbagai komunitas masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip restorative justice karena sama-sama berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Integrated Customary Restorative Justice Model (ICRJM) sebagai model integratif yang menghubungkan diversi, hukum pidana adat, dan sistem peradilan pidana anak guna mewujudkan keadilan substantif yang berlandaskan Pancasila, perlindungan anak, dan pluralisme hukum Indonesia.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram</dc:publisher>
	<dc:date>2026-08-15</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-Reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/2048</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.29303/ius.v14i2.2048</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan; 400-421</dc:source>
	<dc:source>2477-815X</dc:source>
	<dc:source>2303-3827</dc:source>
	<dc:source>10.29303/ius.v14i2</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/2048/716</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2026 Adi Mansar, Rai Rake Setyawan, Vania Micha Dwilizadi, Duma Indah Sari Lubis, Asrul Azwar Siagian</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en-US">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>