Pencantuman Ketentuan Pidana dalam Pengaturan Jabatan Notaris

Desriyani, Alifah Isnaeni; Ilmar, Aminuddin; Asis, Abdul

doi:10.31957/plj.v5i2.1861

Jurnal

Pencantuman Ketentuan Pidana dalam Pengaturan Jabatan Notaris

Papua Law Journal · Vol. UME (2021) · pp. 56–66

DOI: 10.31957/plj.v5i2.1861
ISSN: 2540-9166, 2540-7716
Published: 2021-08-04
Publisher: Faculty of Law Cenderawasih University
Language: eng

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami urgensi pencantuman ketentuan pidana dalam jabatan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis content (isi) terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman sanksi pidana terhadap notaris dalam praktik tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris dapat diakomodir dengan cara menambahkan klausula khusus tentang Ketentuan Pidana terkait jenis-jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuaan pidana sekaligus dengan ancaman sanksi pidananya. Praktik tindak pidana yang berkaitan dengan profesi notaris dalam pembuatan akta dapat berupa Pidana umum, Tindak pidana korupsi, tindak pidana pajak, dan tindak pidana pencucian uang.

Keywords

Collaboration network of the authors

9 authors · 12 co-authorship links

Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.

Universitas Halu Oleo
Affiliation unknown

Different organisations
Same organisation
Affiliation unknown
Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles

Show as table

Co-author	Organisation	Joint articles
Hafiludin Samparadja	Affiliation unknown	1
Busnawir .	Affiliation unknown	1
ABDUL RAHMAN	Universitas Halu Oleo	1
Najamuddin Najamuddin	Affiliation unknown	1
Andi Kurniawati	Affiliation unknown	1
Nadila Salsabila	Affiliation unknown	1

Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.

Metadata source: OAI-PMH (metadata jurnal) https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/oai, first harvested 1 Nov 2026, last seen 1 Nov 2026.

Original metadata (oai_dc)

<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en-US">Pencantuman Ketentuan Pidana dalam Pengaturan Jabatan Notaris</dc:title>
	<dc:creator>Desriyani, Alifah Isnaeni</dc:creator>
	<dc:creator>Ilmar, Aminuddin</dc:creator>
	<dc:creator>Asis, Abdul</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Notaris</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Hukum Pidana</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Perlindungan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en-US">Jabatan Notaris</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en-US">Penelitian ini bertujuan untuk memahami urgensi pencantuman ketentuan pidana dalam jabatan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis content (isi) terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman sanksi pidana terhadap notaris dalam praktik tindak pidana yang terkait dengan jabatan notaris dapat diakomodir dengan cara menambahkan klausula khusus tentang Ketentuan Pidana terkait jenis-jenis perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuaan pidana sekaligus dengan ancaman sanksi pidananya. Praktik tindak pidana yang berkaitan dengan profesi notaris dalam pembuatan akta dapat berupa Pidana umum, Tindak pidana korupsi, tindak pidana pajak, dan tindak pidana pencucian uang.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en-US">Faculty of Law Cenderawasih University</dc:publisher>
	<dc:date>2021-08-04</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:type xml:lang="en-US">Peer-reviewed Article</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/1861</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.31957/plj.v5i2.1861</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en-US">Papua Law Journal; VOLUME 5 ISSUE 2, 2021; 56-66</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id-ID">Papua Law Journal; VOLUME 5 ISSUE 2, 2021; 56-66</dc:source>
	<dc:source>2540-9166</dc:source>
	<dc:source>2540-7716</dc:source>
	<dc:language>eng</dc:language>
	<dc:relation>https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/PLJ/article/view/1861/1431</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en-US">Copyright (c) 2021 Papua Law Journal</dc:rights>
</oai_dc:dc>