Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda)

PAMPAS: Journal of Criminal Law · Vol. 6 No. 3 (2025) · hlm. 387–404

DOI
10.22437/pampas.v6i3.48426
ISSN
2721-8325, 2721-7205
Terbit
2025-11-11
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
en
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

This study aims to determine, analyze, and compare the provisions of social work punishment in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) with the social work punishment system implemented in the Netherlands. This research is a normative juridical legal study using a statutory, conceptual, and comparative approach. Social work punishment is a form of alternative punishment given to perpetrators of minor crimes as a substitute for short-term imprisonment or fines. The results of the study indicate that both Indonesia and the Netherlands recognize social work punishment as an alternative punishment instrument. However, the Netherlands has a more mature system through implementing regulations and a structured supervisory mechanism, while Indonesia has not yet established detailed implementation and supervision provisions. Therefore, it is necessary to immediately formulate implementing regulations and an adequate supervisory system in Indonesia so that social work punishment can be implemented effectively and the objectives of punishment, such as rehabilitation and social reintegration of prisoners, can be optimally achieved ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sistem pidana kerja sosial yang diterapkan di Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan alternatif yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau pidana denda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Belanda sama-sama mengakui pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan alternatif. Namun, Belanda telah memiliki sistem yang lebih matang melalui peraturan pelaksana dan mekanisme pengawasan yang terstruktur, sedangkan Indonesia belum menetapkan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan secara rinci. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan peraturan pelaksana dan sistem pengawasan yang memadai di Indonesia agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif dan tujuan pemidanaan, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, dapat tercapai secara optimal.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 103 tautan kepenulisan bersama · 8 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Jakarta State Polytechnic
  • Universitas Syiah Kuala
  • Bandung Institute of Technology
  • Politeknik Negeri Sriwijaya
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Elly SudartiAfiliasi tidak diketahui9
Herry LiyusAfiliasi tidak diketahui6
Dheny WahyudhiAfiliasi tidak diketahui4
Meri YarniAfiliasi tidak diketahui3
Sahuri LasmadiAfiliasi tidak diketahui3
Yulia MonitaAfiliasi tidak diketahui3
Andi NajemiAfiliasi tidak diketahui3
Roni AmaludinAfiliasi tidak diketahui2
Pahenra PahenraAfiliasi tidak diketahui2
Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad SabriAfiliasi tidak diketahui2
Al Qodar Purwo SulistyoAfiliasi tidak diketahui2
Anas SantosoAfiliasi tidak diketahui2
Syofyan NurAfiliasi tidak diketahui2
Netty NettyAfiliasi tidak diketahui2
Tri Imam MunandarAfiliasi tidak diketahui2
Saifuddin SaifuddinAfiliasi tidak diketahui2
Abdul MuidBandung Institute of Technology2
Aulia Mustika IlmianiAfiliasi tidak diketahui2
Edward ML TobingAfiliasi tidak diketahui2
Syafrizal SyafrizalAfiliasi tidak diketahui2
Cut Nanda SariAfiliasi tidak diketahui2
Leni HerlinaAfiliasi tidak diketahui2
Sugihardjo SugihardjoAfiliasi tidak diketahui2
Utomo P IskandarAfiliasi tidak diketahui2
Hafrida HafridaAfiliasi tidak diketahui2
Haryadi HaryadiAfiliasi tidak diketahui2
Dezetty MonikaJakarta State Polytechnic1
Muchlishah MuchlishahJakarta State Polytechnic1
Nuha NadhirohJakarta State Polytechnic1
Muhammad Rafi AnwarrahmanJakarta State Polytechnic1
Willy NurhidayatJakarta State Polytechnic1
Mutiar MutiarPoliteknik Negeri Sriwijaya1
Rahmah JoharUniversitas Syiah Kuala1
Cut Morina ZubainurUniversitas Syiah Kuala1
Tuti ZubaidahUniversitas Syiah Kuala1
Mailizar MailizarUniversitas Syiah Kuala1
Dewi AnnisaUniversitas Syiah Kuala1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Pampas/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc) 
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Pidana Kerja Sosial Sebagai Pidana Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : (Studi Komparatif Antara Indonesia dan Belanda)</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Fikri, Ahmad</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Usman, Usman</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Arfa, Nys</dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">Alternatif Punishment</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Community Service</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Comparative Law</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Perbandingan Hukum</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pidana Alternatif</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">Pidana Kerja Sosial</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">This study aims to determine, analyze, and compare the provisions of social work punishment in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) with the social work punishment system implemented in the Netherlands. This research is a normative juridical legal study using a statutory, conceptual, and comparative approach. Social work punishment is a form of alternative punishment given to perpetrators of minor crimes as a substitute for short-term imprisonment or fines. The results of the study indicate that both Indonesia and the Netherlands recognize social work punishment as an alternative punishment instrument. However, the Netherlands has a more mature system through implementing regulations and a structured supervisory mechanism, while Indonesia has not yet established detailed implementation and supervision provisions. Therefore, it is necessary to immediately formulate implementing regulations and an adequate supervisory system in Indonesia so that social work punishment can be implemented effectively and the objectives of punishment, such as rehabilitation and social reintegration of prisoners, can be optimally achieved
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan membandingkan pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sistem pidana kerja sosial yang diterapkan di Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pemidanaan alternatif yang diberikan kepada pelaku tindak pidana ringan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek atau pidana denda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Belanda sama-sama mengakui pidana kerja sosial sebagai instrumen pemidanaan alternatif. Namun, Belanda telah memiliki sistem yang lebih matang melalui peraturan pelaksana dan mekanisme pengawasan yang terstruktur, sedangkan Indonesia belum menetapkan ketentuan pelaksanaan dan pengawasan secara rinci. Oleh karena itu, perlu segera dirumuskan peraturan pelaksana dan sistem pengawasan yang memadai di Indonesia agar pidana kerja sosial dapat diterapkan secara efektif dan tujuan pemidanaan, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, dapat tercapai secara optimal.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2025-11-11</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/48426</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/pampas.v6i3.48426</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">PAMPAS: Journal of Criminal Law; Vol. 6 No. 3 (2025); 387-404</dc:source>
	<dc:source>2721-8325</dc:source>
	<dc:source>2721-7205</dc:source>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/48426/22478</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2025 Ahmad Fikri, Usman, Nys Arfa</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>