Melola Discovery

← Melola Discovery

Akses terbuka Jurnal

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Uti Possidetis: Journal of International Law · Vol. 2 No. 2 (2021) · hlm. 167–188

DOI
10.22437/up.v2i2.12334
ISSN
2721-8333, 2721-8031
Terbit
2021-06-02
Penerbit
Faculty of Law, Universitas Jambi
Bahasa
id
Lisensi
creativecommons.org/licenses/by/4.0

Abstrak

Inggris

The sea border between Indonesia and Vietnam is a maritime border located in the South China Sea. Until now, there have been several problems that have occurred especially in the exclusive economic zone between Indonesia and Vietnam, which have not been completely resolved. The exclusive economic zone is an area outside and adjacent to the territorial sea which is subject to a special legal regime for international maritime law. Based on the principles of international peace and security, there are several attempts shown to create good relations between countries in resolving disputes that occur. The principle referred to in resolving international disputes is to provide a way for parties to a dispute to resolve their disputes based on international law. There are two methods of settlement known in international law, that is peacefully and in war (military). Dispute settlement procedures for countries that are interconnected with maritime territories between countries can be seen in Article 287 UNCLOS 1982 which regulates alternatives and dispute resolution procedures. This research is a normative study that examines sources related to the issues discussed. The results of this study conclude that in resolving disputes between Indonesia and Vietnam regarding maritime boundaries in the waters of the Exclusive Economic Zone, it can be resolved with various alternative dispute resolution alternatives as described in the 1982 UNCLOS framework, that is a) peaceful dispute resolution, b) dispute resolution with mandatory procedures. Each country is given the freedom to choose an alternative that will be used in resolving the dispute that is being faced what both parties want both take the litigation route (court route)as well as non-litigation channels (out of court) as regulated in Article 280 UNCLOS 1982.

Bahasa Indonesia

Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam merupakan perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan. Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rezim hukum khusus hukum laut internasional. Berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upaya yang ditunjukan untuk menciptakan hubungan yang baik antarnegara dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaiakan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secara perang (militer). Prosedur penyelesaian sengketa (dispute settlement) bagi Negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti sumber-sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara Indonesia dan Vietnam mengenai perbatasan laut diperairan Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secara damai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negara diberikan kebebasan untuk memilih alternative yang akan digunakan dalam menyelesaiakan sengketa yang sedang dihadapiapa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur litigasi (jalur pengadilan) maupun jalur non litigasi (di luar pengadilan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982.

Kata kunci

Jaringan kolaborasi para penulis

40 penulis · 115 tautan kepenulisan bersama · 14 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung

Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.

  • Universitas Jambi
  • IPB University
  • Hasanuddin University
  • Universitas Halu Oleo
  • Universitas Gadjah Mada
  • Universitas Airlangga
  • Western Sydney University
  • Organisasi lain
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Organisasi berbeda
  • Organisasi sama
  • Afiliasi tidak diketahui
  • Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
Rekan penulisOrganisasiArtikel bersama
Rahayu Repindowaty HarahapAfiliasi tidak diketahui5
Maretta TrimirzaAfiliasi tidak diketahui4
Maretta TrimirzaUniversitas Jambi4
Nurjanah - NurjanahIPB University3
Junita Fanny NainggolanAfiliasi tidak diketahui3
Junita Fanny NainggolanUniversitas Jambi3
Novianti NoviantiUniversitas Jambi2
Yogi Dwi SaputraAfiliasi tidak diketahui2
Yogi Dwi SaputraUniversitas Jambi2
Febriyansyah Rahmat MaulanaAfiliasi tidak diketahui2
Febriyansyah Rahmat MaulanaUniversitas Jambi2
Nur AsyikUniversitas Halu Oleo1
Tamrin TamrinAfiliasi tidak diketahui1
Budi ArdiantoUniversitas Jambi1
Dhil’s NoviadesAfiliasi tidak diketahui1
Ersa YuhanaAfiliasi tidak diketahui1
Ersa YuhanaUniversitas Jambi1
Puja Dwi AnandaAfiliasi tidak diketahui1
Puja Dwi AnandaUniversitas Jambi1
Indah Ardhita UditAfiliasi tidak diketahui1
Indah Ardhita UditUniversitas Jambi1
Teguh YuwonoUniversitas Gadjah Mada1
Bernard SipahutarUniversitas Jambi1
Teguh YuwonoUniversitas Jambi1
Bernard SipahutarUniversitas Jambi1
Vanhar Camal PashaUniversitas Jambi1
Mochammad FarisiUniversitas Jambi1
Hanny Sukma ArdianaUniversitas Airlangga1
Bahren BahrenWestern Sydney University1
Mochammad FarisiAfiliasi tidak diketahui1
Akbar Kurnia PutraUniversitas Jambi1
Ramlan RamlanUniversitas Jambi1
Nahrowi NahrowiSyarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta1
Muhammad IqbalHasanuddin University1
Asadatun AbdullahIPB University1

Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.

Sumber metadata: OAI-PMH (metadata jurnal) https://online-journal.unja.ac.id/index.php/Utipossidetis/oai, pertama di-harvest 6 Nov 2026, terakhir terlihat 8 Nov 2026.
Metadata asli (oai_dc)
<oai_dc:dc xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/  http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
	<dc:title xml:lang="en">Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia</dc:title>
	<dc:title xml:lang="id">Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia</dc:title>
	<dc:creator xml:lang="en">Ayu S, Rizza</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Ramlan , Ramlan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="en">Repindowaty, Rahayu </dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Ayu S, Rizza</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Ramlan, Ramlan</dc:creator>
	<dc:creator xml:lang="id">Repindowaty, Rahayu </dc:creator>
	<dc:subject xml:lang="en">dispute resolution</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">sea border</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="en">zee</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">penyelesaian sengketa</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">perbatasan laut</dc:subject>
	<dc:subject xml:lang="id">zee</dc:subject>
	<dc:description xml:lang="en">The sea border between Indonesia and Vietnam is a maritime border located in the South China Sea. Until now, there have been several problems that have occurred especially in the exclusive economic zone between Indonesia and Vietnam, which have not been completely resolved. The exclusive economic zone is an area outside and adjacent to the territorial sea which is subject to a special legal regime for international maritime law. Based on the principles of international peace and security, there are several attempts shown to create good relations between countries in resolving disputes that occur. The principle referred to in resolving international disputes is to provide a way for parties to a dispute to resolve their disputes based on international law. There are two methods of settlement known in international law, that is peacefully and in war (military). Dispute settlement procedures for countries that are interconnected with maritime territories between countries can be seen in Article 287 UNCLOS 1982 which regulates alternatives and dispute resolution procedures. This research is a normative study that examines sources related to the issues discussed. The results of this study conclude that in resolving disputes between Indonesia and Vietnam regarding maritime boundaries in the waters of the Exclusive Economic Zone, it can be resolved with various alternative dispute resolution alternatives as described in the 1982 UNCLOS framework, that is a) peaceful dispute resolution, b) dispute resolution with mandatory procedures. Each country is given the freedom to choose an alternative that will be used in resolving the dispute that is being faced what both parties want both take the litigation route (court route)as well as non-litigation channels (out of court) as regulated in Article 280 UNCLOS 1982.</dc:description>
	<dc:description xml:lang="id">Perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam merupakan perbatasan maritim yang terletak di Laut Cina Selatan.&amp;nbsp; Hingga saat ini terdapat beberapa permasalahan yang terjadi khususnya di zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dengan Vietnam yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Zona ekonomi eksklusif merupakan suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut territorial yang tunduk pada rezim hukum khusus hukum laut internasional. Berdasarkan prinsip perdamaian dan keamanan internasional, ada beberapa upaya-upaya yang ditunjukan untuk menciptakan hubungan yang baik antarnegara dalam&amp;nbsp; penyelesaian sengketa yang terjadi. Prinsip yang dimaksud dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah memberikan cara kepada para pihak yang untuk bersengketa dapat menyelesaiakan sengketanya berdasarkan hukum internasional. Ada dua cara penyelesaian yang dikenal dalam hukum internasioanal, yaitu secara damai dan secara perang (militer). Prosedur penyelesaian sengketa (dispute settlement) bagi Negara-negara yang saling berhubungan dengan wilayah kelautan antarnegara dapat dilihat pada Pasal 287 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti sumber-sumber terkait dengan permasalahan yang dibahas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara Indonesia dan Vietnam mengenai perbatasan laut diperairan Zona Ekonomi Eksklusif dapat diselesaikan dengan berbagai macam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana yang dijelaskan dalam kerangka UNCLOS 1982 yaitu, a) Penyelesaian sengketa secara damai, b) Penyelesaian sengketa dengan prosedur wajib. Setiap Negara diberikan kebebasan&amp;nbsp; untuk memilih alternative yang akan digunakan dalam menyelesaiakan sengketa yang sedang dihadapiapa yang diinginkan oleh kedua belah pihak, baik menempuh jalur litigasi (jalur pengadilan) maupun jalur non litigasi (di luar pengadilan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 UNCLOS 1982.</dc:description>
	<dc:publisher xml:lang="en">Faculty of Law, Universitas Jambi</dc:publisher>
	<dc:date>2021-06-02</dc:date>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
	<dc:type>info:eu-repo/semantics/publishedVersion</dc:type>
	<dc:format>application/pdf</dc:format>
	<dc:identifier>https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/12334</dc:identifier>
	<dc:identifier>10.22437/up.v2i2.12334</dc:identifier>
	<dc:source xml:lang="en">Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol. 2 No. 2 (2021); 167-188</dc:source>
	<dc:source xml:lang="id">Uti Possidetis: Journal of International Law; Vol 2 No 2 (2021); 167-188</dc:source>
	<dc:source>2721-8333</dc:source>
	<dc:source>2721-8031</dc:source>
	<dc:language>id</dc:language>
	<dc:language>en</dc:language>
	<dc:relation>https://online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/view/12334/11043</dc:relation>
	<dc:rights xml:lang="en">Copyright (c) 2021 Rizza Ayu S, Ramlan Ramlan, Rahayu Repindowaty</dc:rights>
	<dc:rights xml:lang="en">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</dc:rights>
</oai_dc:dc>