Profil penulis Dicocokkan berdasarkan nama
Bahder Johan Nasution
- Artikel di Melola
- 3 (0 terverifikasi)
- Sitasi (OpenAlex)
- 0
- Jurnal
- Jurnal Sains Sosio Humaniora; Limbago: Journal of Constitutional Law; Recital Review
- Nama di metadata jurnal
- Nasution, Bahder Johan
Ringkasan publikasi
Belum ada artikel terverifikasi: ringkasan hanya menghitung artikel yang tertaut ke penulis ini lewat OpenAlex.
Fakta, bukan skor: Melola tidak menilai penulis dan tidak menghitung angka kredit. Ringkasan hanya menghitung artikel yang tertaut lewat OpenAlex; artikel yang dicocokkan hanya berdasarkan nama didaftar terpisah dan tidak dihitung. Melola mencakup jurnal Indonesia yang dipanen lewat OAI-PMH, sehingga publikasi di tempat lain mungkin tidak tercatat. Cara pemberitahuan diperiksa.
Rekan penulis
3 penulis · 2 tautan kepenulisan bersama
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Sukamto Satoto | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Erik Santio | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.
Lokasi para rekan penulis
Belum ada institusi dengan lokasi yang diketahui.
Artikel terverifikasi (0)
Tidak ada.
Dicocokkan berdasarkan nama, belum terverifikasi (3)
Artikel ini memuat nama yang sama di metadata jurnal, tetapi tidak tertaut ke penulis ini lewat OpenAlex. Bisa jadi artikel ini milik orang lain yang bernama sama, sehingga tidak dihitung dalam ringkasan.
-
ANALISIS KEWENANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DI BIDANG LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
-
Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris
-
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam PengelolaanPertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
Dihubungkan melalui: Nama sama dengan penulis yang sudah ada.